Partai Keadilan Sejahtera menolak kebijakan pemerintah Joko Widodo yang memberi izin impor daging sapi beku sebanyak 10 ribu ton.
Anggota Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Riyono, menyatakan masuknya daging sapi impor ke Indonesia jelas merugikan peternak nasional di seluruh Indonesia.
“Kebijakan penurunan harga daging sapi dengan cara mengimpor ini sangat tidak memihak peternak lokal,” ucap Riyono kepada Tempo, Rabu, 1 Juni 2016.
Riyono mengakui, saat Menteri Pertanian dijabat kader PKS, Suswono dan Anton Apriyanto, kebijakan impor daging sapi juga sempat dikeluarkan. Tapi impor era Menteri Anton dan Suswono berkurang hampir 60 persen dari sebelumnya. “Tapi, setelah itu, PKS dihajar,” ujar Riyono.
Riyono mengklaim, saat Menteri Pertanian dijabat Suswono, juga ada program penyelamatan sapi betina dan sapi masuk desa. “Tapi sekarang program itu hilang semua,” tuturnya.
Menurut Riyono, pemerintah tak perlu memaksakan harga daging sapi turun hingga Rp 80 ribu per kilogram. Riyono menegaskan, tidak mungkin harga daging sapi impor bisa di bawah Rp 80 ribu per kg seperti yang ditargetkan pemerintah.
Ia menghitung, modal pembelian sapi dari Australia saja sudah Rp 38 ribu per kg bobot hidup, ditambah penggemukan di kandang feedlot menjadi Rp 41 ribu per kg. Setelah itu, masuk rumah pemotongan hewan nilainya sekitar Rp 43 ribu per kg. Jadi harga karkas mencapai Rp 87 ribu per kg.
“Paling murah daging impor bisa dihargai sekitar Rp 105 ribu per kg,” tuturnya. Riyono pesimistis harga jual daging sapi impor di Indonesia menjelang Lebaran 2016 bisa di bawah Rp 100 ribu per kg.
PKS Jawa Tengah, kata dia, juga sudah turun ke lapangan untuk mengecek harga daging sapi. Hasilnya, di sejumlah daerah, harga daging sapi sudah di atas Rp 100 ribu per kg. Di Pemalang, misalnya, harganya Rp 110 ribu per kg, Tegal Rp 130 ribu per kg, Pati Rp 100 ribu per kg, Cilacap Rp 120 ribu per kg, dan Solo Rp 115-120 ribu per kg.
PKS Jawa Tengah mendesak Jokowi membuat kebijakan dan memberikan perlindungan harga kepada peternak lokal. Jokowi, misalnya, harus menjadikan Pulau Jawa sebagai sentra ternak nasional. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah harus memiliki badan usaha milik daerah bidang peternakan. "Mau sampai kapan peternak kita 'dicekik' oleh pemerintahnya sendiri," tuturnya.
Anggota Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Riyono, menyatakan masuknya daging sapi impor ke Indonesia jelas merugikan peternak nasional di seluruh Indonesia.
“Kebijakan penurunan harga daging sapi dengan cara mengimpor ini sangat tidak memihak peternak lokal,” ucap Riyono kepada Tempo, Rabu, 1 Juni 2016.
Riyono mengakui, saat Menteri Pertanian dijabat kader PKS, Suswono dan Anton Apriyanto, kebijakan impor daging sapi juga sempat dikeluarkan. Tapi impor era Menteri Anton dan Suswono berkurang hampir 60 persen dari sebelumnya. “Tapi, setelah itu, PKS dihajar,” ujar Riyono.
Riyono mengklaim, saat Menteri Pertanian dijabat Suswono, juga ada program penyelamatan sapi betina dan sapi masuk desa. “Tapi sekarang program itu hilang semua,” tuturnya.
Menurut Riyono, pemerintah tak perlu memaksakan harga daging sapi turun hingga Rp 80 ribu per kilogram. Riyono menegaskan, tidak mungkin harga daging sapi impor bisa di bawah Rp 80 ribu per kg seperti yang ditargetkan pemerintah.
Ia menghitung, modal pembelian sapi dari Australia saja sudah Rp 38 ribu per kg bobot hidup, ditambah penggemukan di kandang feedlot menjadi Rp 41 ribu per kg. Setelah itu, masuk rumah pemotongan hewan nilainya sekitar Rp 43 ribu per kg. Jadi harga karkas mencapai Rp 87 ribu per kg.
“Paling murah daging impor bisa dihargai sekitar Rp 105 ribu per kg,” tuturnya. Riyono pesimistis harga jual daging sapi impor di Indonesia menjelang Lebaran 2016 bisa di bawah Rp 100 ribu per kg.
PKS Jawa Tengah, kata dia, juga sudah turun ke lapangan untuk mengecek harga daging sapi. Hasilnya, di sejumlah daerah, harga daging sapi sudah di atas Rp 100 ribu per kg. Di Pemalang, misalnya, harganya Rp 110 ribu per kg, Tegal Rp 130 ribu per kg, Pati Rp 100 ribu per kg, Cilacap Rp 120 ribu per kg, dan Solo Rp 115-120 ribu per kg.
PKS Jawa Tengah mendesak Jokowi membuat kebijakan dan memberikan perlindungan harga kepada peternak lokal. Jokowi, misalnya, harus menjadikan Pulau Jawa sebagai sentra ternak nasional. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah harus memiliki badan usaha milik daerah bidang peternakan. "Mau sampai kapan peternak kita 'dicekik' oleh pemerintahnya sendiri," tuturnya.
Sumber : m.tempo.co
Tidak ada komentar