DPRD Jawa Tengah menilai untuk mendapatkan sembako dengan harga murah dan mudah, masih sulit tercapai selama stok kebutuhan pokok yang ditengah masyarakat dengan yang dimiliki pemerintah, belum dibenahi. Menurut Riyono, Komisi B DPRD Jawa Tengah, ketika sistem ini dapat dibenahi, bukan hanya masyarakat saja yang akan dipermudah.
"Pemerintah pun tidak perlu membentuk satgas pengawas dan pengendalian sembako setiap tahunnya," ujar Riyono dalam sebuah diskusi Prime Topic mengangkat tema "Sembako Mudah Murah" di Hotel Quest Semarang, Senin (22/5).
Lebih lanjut Komisi B DPRD Jawa Tengah akan memberikan kesempatan dalam waktu seminggu kedepan kepada satgas pengawas dan pengendalian sembako untuk segera bekerja memantau harga sembako di enam titik inflasi tertinggi di wilayah di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Di antaranya adalah di wilayah kota Solo, Kudus, Semarang, Purwokerto, dan Tegal.
“Indikatornya adalah harga kebutuhan pokok di enam wilayah tersebut menjadi terkendali. Jika tidak, maka pemerintah dianggap telah gagal. Kami siap memanggil untuk meminta kejelasan,” tegasnya
Menjelang bulan Ramadhan, sejumlah kebutuhan pokok di tengah masyarakat kembali merangkak naik. Di antaranya adalah harga ayam potong, ditingkat pedagang mengalami kenaikan sebesar Rp 5.000 per kilogram menjadi Rp. 34.000 per kilogram. Sementara itu, stok gula pasir dengan harga patokan pemerintah sebesar Rp 12.500 per kilogram, juga mulai menghilang di sejumlah minimarket.
Sumber: mediajateng.net
Tidak ada komentar