Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan aktif menyosialisasikan Bantuan Pangan Nontunai—salah satu program pemerintah pusat pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla—ke masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Bantuan Pangan Nontunai yang dikucurkan pemerintahan Jokowi-JK itu ampuh menanggulangi kemiskinan. “Pemprov Jateng tetap membantu menyosialisasikan, tapi semua tergantung dari sistem e-warong [elektronik warung gotong royong] dan infrastruktur pendukungnya,” kata Gubernur Ganjar di Semarang, Selasa (28/2/2017).
Menurut Ganjar, guliran Bantuan Pangan Nontunai ini tergantung dari kesiapan dari e-warong dan infrastruktur pendukung yang ada di Kementerian Sosial serta bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.
Pemprov Jateng, sambungnya, juga akan mengamati dan memantau pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai di tujuh kabupaten dan kota agar tepat sasaran serta sesuai dengan yang diharapkan. “Kami akan ikut mengawasi meskipun dalam pelaksanaannya tidak melibatkan Pemprov Jateng,” ujar mantan anggota Fraksi PDIP di DPR itu.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono berharap bantuan pangan nontunai itu bersifat stimulan. “Bantuan itu sifatnya stimulan dan sekali selesai, jangan dibantu terus,” katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku setuju dengan langkah pemerintah memberikan bantuan pangan nontunai untuk mengurangi angka kemiskinan. “Kalau bantuan berupa beras ditingkatkan jumlahnya dari 10 kg menjadi 20 kg itu lebih membantu dan efektif,” ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Bantuan Pangan Nontunai yang dikucurkan pemerintahan Jokowi-JK itu ampuh menanggulangi kemiskinan. “Pemprov Jateng tetap membantu menyosialisasikan, tapi semua tergantung dari sistem e-warong [elektronik warung gotong royong] dan infrastruktur pendukungnya,” kata Gubernur Ganjar di Semarang, Selasa (28/2/2017).
Menurut Ganjar, guliran Bantuan Pangan Nontunai ini tergantung dari kesiapan dari e-warong dan infrastruktur pendukung yang ada di Kementerian Sosial serta bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.
Pemprov Jateng, sambungnya, juga akan mengamati dan memantau pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai di tujuh kabupaten dan kota agar tepat sasaran serta sesuai dengan yang diharapkan. “Kami akan ikut mengawasi meskipun dalam pelaksanaannya tidak melibatkan Pemprov Jateng,” ujar mantan anggota Fraksi PDIP di DPR itu.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono berharap bantuan pangan nontunai itu bersifat stimulan. “Bantuan itu sifatnya stimulan dan sekali selesai, jangan dibantu terus,” katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku setuju dengan langkah pemerintah memberikan bantuan pangan nontunai untuk mengurangi angka kemiskinan. “Kalau bantuan berupa beras ditingkatkan jumlahnya dari 10 kg menjadi 20 kg itu lebih membantu dan efektif,” ujarnya.
Sumber : m.harianjogja.com
Tidak ada komentar