Kebijakan PPN 10% bagi petani tebu yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan membuat semakin berat beban petani tebu rakyat. Kondisi pergulaan nasional semakin berat, kebutuhan nasional 3 juta ton per tahun dengan impor 50% dan pronas 50% akan goyang.
"Mimpi swasembada gula 2019 akan semakin jauh karena petani semakin enggan menanam tebu karena terus merugi, apalagi dikenakan pajak 10%," kata Riyono.
Problematika pertebuan nasional sudah parah. Ambruknya pusat pembibitan tebu nasional membuat varietas bibit unggul tebu sulit didapatkan petani, ketersedian pupuk yang terbatas bagi petani sangat menyulitkan dan belum persoalan pabrik gula yang sudah tidak kompetitif.
"Belum selesai pemerintah melakukan revitalisasi PG dan pembehanan sisi on farm sampai off farm tiba-tiba dikenai beban pajak bagi petani, ini justru menghambat produksi gula nasional," tambah Riyono.
Sebagai gambaran saat ini rata-rata pendapatan petani tebu dengan luasan lahan 900 meter persegi dalam satu kali panen hanya mendapat uang 2 juta rupiah kotor. Bagaimana mau sejahtera kalau kondisi petani tebu seperti ini?
Saat ini produktifitas tanaman tebu petani baru 75 ton per hektar dengan rendemen 7-7.5 persen dan biaya menghasilkan gula kurang lebih 10.000 per kg. Kondisi ini tidak stabil karena regulasi soal rendemen di level Propinsi dan kabupaten serta PG belum berpihak kepada petani.
"Menkeu harusnya memahami kondisi petani tebu, petani jangan dikenakan pajak 10% jika ingin swasembada gula. Jika tidak dibatalkan maka siap-siap saja produksi gula akan anjlok karena petani enggan menanam tebu kembali. Impor gula akan semakin menggila," tambah Wakil Ketua DPP PKS Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan ini.
"Sekarang ada 6073 ton gula rakyat yg masih ngendon di gudang-gudang pabrik gula se-Jateng. Ini tidak terlepas karena surat Menkeu pajak 10% belum dicabut, bahkan gula pabrik juga belum terjual. Ini ancaman serius, bisa gulung tikar PTPN 9," tutupnya.
Tidak ada komentar