Duka mendalam warga terdampak bencana alam di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen dirasakaan para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah. Atas kondisi tersebut, 10 anggota DPRD Jateng dari Fraksi PKS menyumbangkan sebagian gajinya untuk korban bencana alam tanah longsor dan banjir di tiga kabupaten tersebut.
Sekretaris F-PKS Jateng, Riyono dalam keterangannya pada Senin (27/6/2016) di Semarang mengatakan bahwa para anggota DPRD Jateng menyisihkan sebagian gaji tunjangan hari raya (THR) dengan total pengumpulan sejumlah Rp 20 juta. “Bantuan sebesar Rp 20 juta tersebut rencananya digabung dengan infaq dan donasi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng untuk selanjutnya disalurkan kepada para korban bencana alam di Jateng,”jelasnya.
Penyerahan bantuan bencana tersebut secara simbolis diberikan Sekretaris F-PKS Jateng, Riyono kepada jajaran pengurus harian DPW yang diwakili oleh Ketua DPW Kamal Fauzi pada Senin (27/6/2016) di aula utama Kantor DPW PKS Jateng, Jl Kelud Utara No 46 Gajahmungkur, Semarang.
Lebih lanjut, Riyono menyebut bahwa dampak bencana alam di Jateng kali ini cukup besar, mengingat korban yang ditimbulkan cukup banyak, yakni sebanyak 53 orang meninggal dunia. “Selain itu, yang cukup terdampak adalah robohnya beberapa sekolah yang selama ini menjadi sarana belajar anak-anak di tiga kabupaten tersebut,”ujar pria yang merupakan anggota komisi B DPRD Jateng ini.
PKS sendiri, kata Riyono mengatakan bahwa sampai saat ini masih membuka posko penanggulangan bencana di tiga titik, terutama di wilayah paling besar terdampak bencana alam, yakni Kabupaten Purworejo. “Dalam proses evakuasi dan penanganan bencana, PKS juga telah mengirimkan 200 relawan pandu keadilan yang diterjunkan di lokasi bencana,”jelasnya.
Agar bencana ini tidak terulang, Riyono menyarankan kepada masyarakat dan pemerintah untuk kembali belajar mengenai bencana Alam. Penerapan konsep mitigasi bencana alam harus ditingkatkan untuk mengurangi korban luka maupun meninggal.
Salah satu penerapan konsep mitigasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kata Riyono, adalah mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, pengondisian lingkungan alam, pengelolaan Tata Ruang serta jika memungkinkan relokasi daerah rawan.
"Melihat kondisi geografis yang mengakibatkan minimnya akses alat berat ke daerah longsor, sehingga menyebabkan tim relawan evakuasi menggunakan cara manual dengan alat seadanya untuk mencari korban longsor. Untuk itu kesadaran dan adaptasi masyarakat untuk melakukan antisipasi harus dikembangkan untuk meminimalisir korban,” jelasnya.
Bencana Alam yang terjadi di Jawa Tengah kali ini melanda 16 kabupaten dan kota. Purworejo merupakan daerah yang mengalami banjir dan longsor dengan korban jiwa terbanyak.
Seperti diberitakan, hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jateng Selatan telah menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor . Bencana tersebut terjadi merata di 16 kabupaten di Jawa Tengah, yakni Purworejo, Banjarnegara, Kendal, Sragen, Purbalingga, Banyumas, Sukoharjo.
Selain itu juga Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Klaten, Magelang, Wonogiri, Cilacap, Karanganyar, dan Kota Solo. Kendati demikian Gubernur Jateng Ganjar Pranowo belum bersedia menyebutkan wilayahnya telah berstatus darurat bencana.
Sumber : www.jateng.pks.id
Sekretaris F-PKS Jateng, Riyono dalam keterangannya pada Senin (27/6/2016) di Semarang mengatakan bahwa para anggota DPRD Jateng menyisihkan sebagian gaji tunjangan hari raya (THR) dengan total pengumpulan sejumlah Rp 20 juta. “Bantuan sebesar Rp 20 juta tersebut rencananya digabung dengan infaq dan donasi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng untuk selanjutnya disalurkan kepada para korban bencana alam di Jateng,”jelasnya.
Penyerahan bantuan bencana tersebut secara simbolis diberikan Sekretaris F-PKS Jateng, Riyono kepada jajaran pengurus harian DPW yang diwakili oleh Ketua DPW Kamal Fauzi pada Senin (27/6/2016) di aula utama Kantor DPW PKS Jateng, Jl Kelud Utara No 46 Gajahmungkur, Semarang.
Lebih lanjut, Riyono menyebut bahwa dampak bencana alam di Jateng kali ini cukup besar, mengingat korban yang ditimbulkan cukup banyak, yakni sebanyak 53 orang meninggal dunia. “Selain itu, yang cukup terdampak adalah robohnya beberapa sekolah yang selama ini menjadi sarana belajar anak-anak di tiga kabupaten tersebut,”ujar pria yang merupakan anggota komisi B DPRD Jateng ini.
PKS sendiri, kata Riyono mengatakan bahwa sampai saat ini masih membuka posko penanggulangan bencana di tiga titik, terutama di wilayah paling besar terdampak bencana alam, yakni Kabupaten Purworejo. “Dalam proses evakuasi dan penanganan bencana, PKS juga telah mengirimkan 200 relawan pandu keadilan yang diterjunkan di lokasi bencana,”jelasnya.
Agar bencana ini tidak terulang, Riyono menyarankan kepada masyarakat dan pemerintah untuk kembali belajar mengenai bencana Alam. Penerapan konsep mitigasi bencana alam harus ditingkatkan untuk mengurangi korban luka maupun meninggal.
Salah satu penerapan konsep mitigasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kata Riyono, adalah mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, pengondisian lingkungan alam, pengelolaan Tata Ruang serta jika memungkinkan relokasi daerah rawan.
"Melihat kondisi geografis yang mengakibatkan minimnya akses alat berat ke daerah longsor, sehingga menyebabkan tim relawan evakuasi menggunakan cara manual dengan alat seadanya untuk mencari korban longsor. Untuk itu kesadaran dan adaptasi masyarakat untuk melakukan antisipasi harus dikembangkan untuk meminimalisir korban,” jelasnya.
Bencana Alam yang terjadi di Jawa Tengah kali ini melanda 16 kabupaten dan kota. Purworejo merupakan daerah yang mengalami banjir dan longsor dengan korban jiwa terbanyak.
Seperti diberitakan, hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jateng Selatan telah menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor . Bencana tersebut terjadi merata di 16 kabupaten di Jawa Tengah, yakni Purworejo, Banjarnegara, Kendal, Sragen, Purbalingga, Banyumas, Sukoharjo.
Selain itu juga Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Klaten, Magelang, Wonogiri, Cilacap, Karanganyar, dan Kota Solo. Kendati demikian Gubernur Jateng Ganjar Pranowo belum bersedia menyebutkan wilayahnya telah berstatus darurat bencana.
Sumber : www.jateng.pks.id
Tidak ada komentar