Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah secara tegas menyatakan menolak impor beras yang akan dilakukan pemeirntah pada akhir Januari hingga awal Februari 2018. Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono menyebut kebijakan tersebut sangat merugikan petani dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
"Apalagi bagi Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional dimana pada saat ini di beberapa daerah sudah dan akan melakukan panen raya, Pemerintah pada sisi lain belum mampu membuat kebijakan yang baik dalam mendukung keberlangsungan hidup petani," katanya dalam keterangannya Selasa (30/1/2018) di Kota Semarang.
Riyono mengungkapkan bahwa impor beras secara tidak langsung menyudutkan posisi petani di tengah gencarnya program pemerintah untuk mampu meraih kembali swasembada pangan yang pernah disandang Indonesia pada tahun 1984.
"Impor beras membawa konsekwensi terhadap turunnya harga gabah di tingkat petani, disinsentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas padi, mengurangi cadangan devisa dan ketergantungan terhadap pangan luar negeri," pungkasnya.
Agar impor beras tak berulang di masa yang akan datang, Riyono menyarankan pemerintah pusat untuk menghindari impor beras secara berkelanjutan, dengan meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nasional. Upaya tersebut, menurutnya dapat ditempuh dengan melakukan promosi pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis usaha tani padi.
Dia mengungkapkan bahwa berbagai program promosi dapat dilakukan secara berkelanjutan menyangkut pengembangan infrastruktur mendukung usahatani padi dan meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi dan sumber permodalan.
"Selain itu meningkatkan mutu intensifikasi usaha tani padi dengan menggunakan teknologi maju, serta meningkatkan akses petani terhadap sarana pengolahan pasca-panen dan pemasaran," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Untuk itu, Riyono mengatakan bahwa adanya kebijakan yang implementasinya khususnya mengenai pembelian gabah oleh pemerintah apakah melalui Bulog atau Perusahaan Umum Daerah dengan harga yang sangat layak bagi petani.
"Upaya itu untuk menggairahkan petani berusaha secara intensif dan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani. Pada sisi lain pemerintah wajib menjaga harga beras sehingga tidak merugikan konsumen termasuk petani itu sendiri," tandasnya.
http://www.jateng.pks.id/home/detail/3501/Riyono-Sarankan-Pemerintah-Tingkatkan-Produktivitas-Padi-Secara-Nasional-Cegah-Impor-Beras
Tidak ada komentar