Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Riyono
menilai perlu ada kebijakan lokal dari pemerintah daerah setempat untuk
melindungi sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Untuk melindungi nasib dan meningkatkan kesejahteraan nelayan,
(kebijakan lokal) mutlak diperlukan jika ingin menyukseskan Nawa Cita
Indonesia sebagai poros maritim," katanya di Semarang, Rabu.
Menurut dia, salah satu fungsi kebijakan lokal dalam bentuk peraturan
daerah tentang perlindungan nelayan adalah melindungi kehidupan nelayan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyebutkan bahwa para nelayan
tidak hanya berlayar 10 mil, tapi bisa mencapai ratusan mil sehingga
perlu ada kebijakan lokal yang bisa melindungi para nelayan saat
melaut.
"Saat ini, sistem pembangunan kelautan nasional
masih sangat jauh, negara kita adalah negara maritim, namun sampai hari
ini, pembahasan pembangunan kelautan nasional belum ada dan kita masih
kalah dengan negara lain," ujarnya.
Seharusnya, kata
Riyono, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011, bisa
membantu memberikan perlindungan dan kesejahteraan nelayan.
"Dengan inpres ini saja seharusnya nelayan sudah bisa sejahtera, namun kenyataannya tidak," katanya.
Selain perlindungan dan kesejahteraan nelayan, pemerintah juga perlu memikirkan tidak adanya proses regenerasi nelayan.
Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan itu, Riyono berjanji
akan terus mengawal proses lahirnya kebijakan lokal yang berguna untuk
melindungi dan menyejahterakan nelayan.
"Seharusnya
sebagai pemegang kebijakan, kita betul-betul hadir jika nelayan punya
masalah dan juga dapat menyejahterakan nelayan," ujarnya.
Sumber : www.antarajateng.com
Tidak ada komentar