Embargo penggunaan instrumen kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti cantrang masih mengeluh nelayan dan polemik. Embargo ini mempunyai Imbas negatif saat sektor lain bisnis seperti restoran, perusahaan es batu, dan pula perusahaan-perusahaan yang mendukung sektor perikanan makin.Menurut anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Riyono, sejak Peraturan Menteri dikeluarkan hingga saat ini, serta berbagai upaya yang telah dikerjakan oleh pemerintah provinsi belum menemukan titik terang. "Ternyata masalahnya bukan hanya soal alat tangkap, namun kapal proses perizinan yang rumit. Seperti halnya saat surat edaran pemerintah yang mengelola pengisian bahan bakar pula merupakan masalah di lapangan. Jadi perjuangan untuk kepentingan nelayan ini bakal terus Parlemen dilanjutkan, "katanya.
Sejumlah waktu lantas, DPR pula mengeluh kepada Rembang di Jawa Tengah DPRD cantrang kasus penggunaan yang berkaitan dengan kejelasan. Adapun sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh DPRD Rembang kepada Komisi dan sangat disorot merupakan nelayan mengeluh cantrang makin mendapatkan kejelasan untuk terus Hayati. "bukan cuma cantrang dilarang. sejumlah alat tangkap tradisional seperti bodoh, seine, dan alat tangkap untuk rebon pula dilarang. jikalau semua alat tangkap yang Bisa mencapai memancing dilarang, sangat sulit untuk semua nelayan," katanya.
Menurutnya, belum berorientasi pemerintah untuk nelayan, terutama yang Herbi dengan cantrang membuat parlemen bakal jadi inisiator lahirnya peraturan daerah (perda) nelayan, Selama ini telah membantu nelayan untuk melawan penggunaan cantrang, yang cantrang tidak merusak produktivitas bahari. "Ini telah diuji oleh sejumlah pusat penelitian yang dimiliki oleh pemerintah atau independen. Akibatnya, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan," Perkataan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sumber : nyerah.com
Tidak ada komentar