Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menilai satuan kerja penyerapan gabah yang diterjunkan oleh Perum Bulog, kurang efektif dalam menjaga kestabilan harga gabah dan beras dari petani.
"Satker penyerapan gabah menurut saya kurang efektif dan justru saya pertanyakan kinerjanya karena serapan gabah serta beras dari petani masih rendah," kata anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono di Semarang, Senin.
Ia mengungkapkan bahwa penyerapan gabah dan beras dari petani oleh Perum Bulog selama 2015 hanya tercatat sebanyak 87 persen dari target 505 ribu ton.
Menurut dia, hal itu karena harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras dari petani masih rendah sehingga petani enggan menjual hasil panennya ke Perum Bulog.
"Penyebab lain adalah kinerja dari satker penyerapan gabah dan beras masih jelek karena mereka mungkin lebih senang mengambil gabah-gabah tidak langsung dari petani, tapi melalui pengepul atau pedagang besar yang masuk ke Bulog," ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyarankan pemerintah membenahi instrumen kebijakan besaran HPP agar penyerapan gabah dan beras dapat optimal.
"Kalau HPP-nya masih sama tiap tahun atau tidak ada kenaikan ya kasihan petani dan mereka akan semakin enggan menjual gabahnya ke Bulog," katanya.
Seperti diwartakan, HPP gabah dan beras tahun 2016 tidak mengalami perubahan sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah dan Beras serta Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
Harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dalam negeri dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp3.700 per kilogram di petani, atau Rp3.750/kg di penggilingan.
Sementara itu, harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minimum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen adalah Rp4.600/kg di penggilingan atau Rp4.650/kg di gudang Bulog.
Sedangkan untuk harga pembelian beras kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp7.300/kg di gudang Perum Bulog.
"Satker penyerapan gabah menurut saya kurang efektif dan justru saya pertanyakan kinerjanya karena serapan gabah serta beras dari petani masih rendah," kata anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono di Semarang, Senin.
Ia mengungkapkan bahwa penyerapan gabah dan beras dari petani oleh Perum Bulog selama 2015 hanya tercatat sebanyak 87 persen dari target 505 ribu ton.
Menurut dia, hal itu karena harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras dari petani masih rendah sehingga petani enggan menjual hasil panennya ke Perum Bulog.
"Penyebab lain adalah kinerja dari satker penyerapan gabah dan beras masih jelek karena mereka mungkin lebih senang mengambil gabah-gabah tidak langsung dari petani, tapi melalui pengepul atau pedagang besar yang masuk ke Bulog," ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyarankan pemerintah membenahi instrumen kebijakan besaran HPP agar penyerapan gabah dan beras dapat optimal.
"Kalau HPP-nya masih sama tiap tahun atau tidak ada kenaikan ya kasihan petani dan mereka akan semakin enggan menjual gabahnya ke Bulog," katanya.
Seperti diwartakan, HPP gabah dan beras tahun 2016 tidak mengalami perubahan sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah dan Beras serta Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
Harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dalam negeri dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp3.700 per kilogram di petani, atau Rp3.750/kg di penggilingan.
Sementara itu, harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minimum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen adalah Rp4.600/kg di penggilingan atau Rp4.650/kg di gudang Bulog.
Sedangkan untuk harga pembelian beras kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp7.300/kg di gudang Perum Bulog.
Sumber : www.antarajateng.com
Tidak ada komentar