Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta meningkatkan berbagai bentuk bantuan untuk para nelayan di provinsi setempat guna mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
"Bantuan untuk semua nelayan harus ditingkatkan, jangan hanya untuk nelayan yang tergabung pada kelompok tertentu, yang nelayan perorangan tetap harus diperhatikan," kata anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Hartinah di Semarang, Jumat (20/5/2016).
Ia mengungkapkan, dari hasil kunjungan anggota Komisi B DPRD Jateng ke Kota Tegal beberapa waktu lalu, diketahui jika banyak nelayan perorangan yang tidak mendapat atau mengakses bantuan dari pemerintah provinsi setempat.
Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan itu, Pemprov Jateng harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam memberdayakan semua kalangan nelayan.
"Kami meminta Pemprov Jateng melalui dinas terkait untuk membantu nelayan dalam mengakses berbagai bantuan agar kesejahteraannya meningkat," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono meminta pemerintah daerah memberikan komitmen politik dan anggaran bagi para nelayan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.
"Kami ingin adanya komitmen politik dan anggaran untuk para nelayan terutama pada saat pembahasan serta penyusunan peraturan daerah tentang nelayan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini para nelayan di Jawa Tengah sedang menghadapi berbagai masalah terkait dengan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang.
Menurut dia, larangan penggunaan cantrang ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi sejumlah pihak seperti rumah makan, pabrik es batu, dan perusahaan-perusahaan pendukung yang lain.
"Negara, dalam hal ini Pemprov Jateng harus hadir di tengah-tengah nelayan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan," ujarnya.
"Bantuan untuk semua nelayan harus ditingkatkan, jangan hanya untuk nelayan yang tergabung pada kelompok tertentu, yang nelayan perorangan tetap harus diperhatikan," kata anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Hartinah di Semarang, Jumat (20/5/2016).
Ia mengungkapkan, dari hasil kunjungan anggota Komisi B DPRD Jateng ke Kota Tegal beberapa waktu lalu, diketahui jika banyak nelayan perorangan yang tidak mendapat atau mengakses bantuan dari pemerintah provinsi setempat.
Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan itu, Pemprov Jateng harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam memberdayakan semua kalangan nelayan.
"Kami meminta Pemprov Jateng melalui dinas terkait untuk membantu nelayan dalam mengakses berbagai bantuan agar kesejahteraannya meningkat," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono meminta pemerintah daerah memberikan komitmen politik dan anggaran bagi para nelayan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.
"Kami ingin adanya komitmen politik dan anggaran untuk para nelayan terutama pada saat pembahasan serta penyusunan peraturan daerah tentang nelayan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini para nelayan di Jawa Tengah sedang menghadapi berbagai masalah terkait dengan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang.
Menurut dia, larangan penggunaan cantrang ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi sejumlah pihak seperti rumah makan, pabrik es batu, dan perusahaan-perusahaan pendukung yang lain.
"Negara, dalam hal ini Pemprov Jateng harus hadir di tengah-tengah nelayan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan," ujarnya.
Sumber : www.harianjateng.com
Tidak ada komentar