Keinginan pemerintah untuk mewujudkan poros maritim harus diimbangi dengan kesejahteraan rakyat. Karena semua muaranya sama, yaitu ingin menyejahterakan rakyat. Dan untuk itu dibutuhkan kebijakan yang tegas agar sumber daya alam di laut tidak dikeruk oleh nelayan asing.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jateng, Lalu M. Syafriadi mengatakan, kebijakan itu sangat strategis. Apalagi terkait kesejahteraan nelayan. Namun sebelumnya perlu diperhatikan beberapa hal, terutama terkait kebijakan dan kondisi lapangan terkait proses menuju kesejahteraan nelayan. ”Kami mengapresiasi nawacita Pak Presiden yang ingin memajukan poros maritim, namun ada beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian,” katanya dalam diskusi Hari Aspirasi yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng, di ruang F-PKS DPRD Jateng, Senin (18/4).
Menurut dia, saat ini hasil penangkapan ikan baru mencapai 257 ton atau 30 persen. Ini terjadi akibat banyak kapal yang tidak melaksanakan lelang ikan. Dikarenakan dampak tidak dilaporkan, angka tersebut bukanlah yang sesungguhnya. Sehingga kerugian pemerintah yang seharusnya bisa dikembalikan ke nelayan seperti asuransi keselamatan, bantuan sarana prasarana tidak dapat terlaksana. ”Salah satu akibatnya adalah pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dikembalikan ke kewenangan kabupaten/kota,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono mengatakan, saat ini alokasi APBN untuk Jateng adalah jumlah kapal sebanyak 6 ribu, padahal diusulkan sebanyak 91 ribu yang diperuntukkan untuk kapal di bawah 10 GT. Selain itu juga ada bantuan alat tangkap 793 alat tangkap, asuransi 64 ribu orang. ”Mestinya langsung untuk nelayan, termasuk di antaranya mempermudah izin usaha nelayan,” katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jateng, Lalu M. Syafriadi mengatakan, kebijakan itu sangat strategis. Apalagi terkait kesejahteraan nelayan. Namun sebelumnya perlu diperhatikan beberapa hal, terutama terkait kebijakan dan kondisi lapangan terkait proses menuju kesejahteraan nelayan. ”Kami mengapresiasi nawacita Pak Presiden yang ingin memajukan poros maritim, namun ada beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian,” katanya dalam diskusi Hari Aspirasi yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng, di ruang F-PKS DPRD Jateng, Senin (18/4).
Menurut dia, saat ini hasil penangkapan ikan baru mencapai 257 ton atau 30 persen. Ini terjadi akibat banyak kapal yang tidak melaksanakan lelang ikan. Dikarenakan dampak tidak dilaporkan, angka tersebut bukanlah yang sesungguhnya. Sehingga kerugian pemerintah yang seharusnya bisa dikembalikan ke nelayan seperti asuransi keselamatan, bantuan sarana prasarana tidak dapat terlaksana. ”Salah satu akibatnya adalah pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dikembalikan ke kewenangan kabupaten/kota,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono mengatakan, saat ini alokasi APBN untuk Jateng adalah jumlah kapal sebanyak 6 ribu, padahal diusulkan sebanyak 91 ribu yang diperuntukkan untuk kapal di bawah 10 GT. Selain itu juga ada bantuan alat tangkap 793 alat tangkap, asuransi 64 ribu orang. ”Mestinya langsung untuk nelayan, termasuk di antaranya mempermudah izin usaha nelayan,” katanya.
Sumber : www.radarsemarang.com
Tidak ada komentar