Anggota DPRD Jateng dan Bulog Divre Jateng memiliki keyakinan berbeda soal target serapan 615 ton beras tahun 2016. Alasan utamanya adalah tak ada kenaikan harga pokok penjualan (HPP) yang ditetapkan dalam instruksi presiden (Inpres).
Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono pesimis dengan target serapan tersebut karena berkaca pada serapan beras Bulog di Jateng tahun 2015. Sampai akhir tahun lalu, target sebesar 550 ribu ton hanya tercapai 87 persennya.
“Apalagi jika HPP tidak dinaikkan. Bisa jadi serapan malah menurun dibandingkan tahun lalu,” kata Riyono, Senin (14/3).
Pada tahun ini pemerintah tak merevisi HPP. Masih mengacu pada Inpres Nomor 5 tahun 2015, diatur HPP gabah kering panen (GKP) yaitu sebesar Rp 3.750 per kilogram, HPP GKG sebesar Rp 4.600, dan HPP beras Rp7.300 per kilogram. Padahal, kata Riyono, saat ini harga GKP di pasaran mencapai Rp 4.000.
Menurutnya, upaya memaksimalkan resi gudang Bulog dipandang akan sia-sia. Resi gudang dimaksudkan sebagai lokasi petani untuk mendapatkan pinjaman dengan agunan hasil panen. Petani bisa menjual kembali saat harga gabah naik. Sehingga, hutang lunas dan mamsih memperoleh hasil panen.
“Intinya pada HPP. Kalau sama, jelas petani enggan menjual gabah pada Bulog,” ujar politikus PKS ini.
Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono pesimis dengan target serapan tersebut karena berkaca pada serapan beras Bulog di Jateng tahun 2015. Sampai akhir tahun lalu, target sebesar 550 ribu ton hanya tercapai 87 persennya.
“Apalagi jika HPP tidak dinaikkan. Bisa jadi serapan malah menurun dibandingkan tahun lalu,” kata Riyono, Senin (14/3).
Pada tahun ini pemerintah tak merevisi HPP. Masih mengacu pada Inpres Nomor 5 tahun 2015, diatur HPP gabah kering panen (GKP) yaitu sebesar Rp 3.750 per kilogram, HPP GKG sebesar Rp 4.600, dan HPP beras Rp7.300 per kilogram. Padahal, kata Riyono, saat ini harga GKP di pasaran mencapai Rp 4.000.
Menurutnya, upaya memaksimalkan resi gudang Bulog dipandang akan sia-sia. Resi gudang dimaksudkan sebagai lokasi petani untuk mendapatkan pinjaman dengan agunan hasil panen. Petani bisa menjual kembali saat harga gabah naik. Sehingga, hutang lunas dan mamsih memperoleh hasil panen.
“Intinya pada HPP. Kalau sama, jelas petani enggan menjual gabah pada Bulog,” ujar politikus PKS ini.
Sumber : hargajateng.org
Tidak ada komentar