Rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi di Jawa Tengah berdampak pada pemangkasan kuota tahun ini.
Pemerintah pusat kembali mengurangi alokasi lantaran 49.320 ton pupuk jatah 2015, tidak diserap petani. Rendahnya tingkat penyerapan pupuk diduga karena kemarau panjang imbas fenomena el-nino. Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Zein Ismet mengatakan serapan pupuk bersubsidi 2015 oleh petani Jateng tidak bisa berjalan secara maksimal. Tidak maksimalnya serapan pupuk bersubsidi di Jateng diakibatkan oleh adanya kemarau panjang akibat el-nino yang berdampak pada jadwal tanam dan gagal panen.
Semula pemerintah pusat mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk petani Jateng sebanyak 833.000 ton. Namun dalam perjalanannya, alokasi tersebut direvisi dan diturunkan menjadi 822.000 ton tapi tidak terserap secara maksimal. “Imbas dari rendahnya serapan pupuk pada 2015 lalu, tahun ini pemerintah pusat kembali mengurangi alokasi pupuk bersubsidi untuk Jateng,” ucapnya kemarin.
Tahun ini Jateng hanya mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 818.000 ton. Padahal kebutuhan pupuk riil sesuai dengan pengajuan dari Pemprov Jateng sebesar 900.000 ton. Kendati demikian, Pusri siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat agar tidak terjadi kekosongan pupuk di Jateng. “Jateng merupakan daerah yang kebutuhan pupuknya paling tinggi setelah Jawa Timur. Karena itu, Pusri memberikan perhatian khusus agar tidak sampai terjadi kelangkaan pupuk,” kata Ismet.
Ismet mengakui pupuk merupakan kebutuhan dasar petani saat musim tanam tiba. Untuk mengamankan program kedaulatan pangan, Pusri mendapat tugas menyalurkan pupuk bersubsidi bagi petani agar produksi beras bisa meningkat. “Ini tugas berat bagi kami karena kebutuhan pupuk di Jateng yang diajukan gubernur ke pemerintah pusat sebanyak 900.000 ton, tetapi yang setujui sebanyak 818.000 ton. Kami harus bisa mengamankan kebijakan tersebut dengan melakukan pengawasan di lapangan secara ketat,” ucapnya.
Jika program tanam petani di Jateng tahun ini berjalan secara maksimal, Pusri siap melaksanakan program realokasi pupuk untuk mengatasi kekurangan stok. Program tersebut akan memindahkan alokasi pupuk di daerah lain yang berlebih ke daerah lain yang membutuhkan. Jika program realokasi belum bisa mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi, Pusri akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertanian agar bisa menggunakan stok pupuk cadangan sebanyak 100.000 ton.
Dengan demikian, petani diminta tidak perlu khawatir akan terjadi kelangkaan pupuk karena pada dasarnya stok yang dimiliki Pusri lebih dari cukup. Untuk menjaga agar tidak sampai terjadi kekosongan pupuk di daerah tertentu di Jateng, Pusri juga menerjunkan sejumlah personel yang bertugas melakukan pengawasan stok pupuk di 35 kabupaten/kota, termasuk menggunakan tenaga distributor untuk senantiasa memantau stok pupuk.
Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono mendesak Pemprov Jateng segera melakukan penyelidikan terkait rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani. “Perlu dicek ulang kenapa tidak terserap, apakah memang sudah cukup atau karena pengajuan yang berlebihan, sejak lima tahun terakhir alokasinya pasti di atas 800.000 ton,” ungkapnya.
Pemerintah pusat kembali mengurangi alokasi lantaran 49.320 ton pupuk jatah 2015, tidak diserap petani. Rendahnya tingkat penyerapan pupuk diduga karena kemarau panjang imbas fenomena el-nino. Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Zein Ismet mengatakan serapan pupuk bersubsidi 2015 oleh petani Jateng tidak bisa berjalan secara maksimal. Tidak maksimalnya serapan pupuk bersubsidi di Jateng diakibatkan oleh adanya kemarau panjang akibat el-nino yang berdampak pada jadwal tanam dan gagal panen.
Semula pemerintah pusat mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk petani Jateng sebanyak 833.000 ton. Namun dalam perjalanannya, alokasi tersebut direvisi dan diturunkan menjadi 822.000 ton tapi tidak terserap secara maksimal. “Imbas dari rendahnya serapan pupuk pada 2015 lalu, tahun ini pemerintah pusat kembali mengurangi alokasi pupuk bersubsidi untuk Jateng,” ucapnya kemarin.
Tahun ini Jateng hanya mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 818.000 ton. Padahal kebutuhan pupuk riil sesuai dengan pengajuan dari Pemprov Jateng sebesar 900.000 ton. Kendati demikian, Pusri siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat agar tidak terjadi kekosongan pupuk di Jateng. “Jateng merupakan daerah yang kebutuhan pupuknya paling tinggi setelah Jawa Timur. Karena itu, Pusri memberikan perhatian khusus agar tidak sampai terjadi kelangkaan pupuk,” kata Ismet.
Ismet mengakui pupuk merupakan kebutuhan dasar petani saat musim tanam tiba. Untuk mengamankan program kedaulatan pangan, Pusri mendapat tugas menyalurkan pupuk bersubsidi bagi petani agar produksi beras bisa meningkat. “Ini tugas berat bagi kami karena kebutuhan pupuk di Jateng yang diajukan gubernur ke pemerintah pusat sebanyak 900.000 ton, tetapi yang setujui sebanyak 818.000 ton. Kami harus bisa mengamankan kebijakan tersebut dengan melakukan pengawasan di lapangan secara ketat,” ucapnya.
Jika program tanam petani di Jateng tahun ini berjalan secara maksimal, Pusri siap melaksanakan program realokasi pupuk untuk mengatasi kekurangan stok. Program tersebut akan memindahkan alokasi pupuk di daerah lain yang berlebih ke daerah lain yang membutuhkan. Jika program realokasi belum bisa mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi, Pusri akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertanian agar bisa menggunakan stok pupuk cadangan sebanyak 100.000 ton.
Dengan demikian, petani diminta tidak perlu khawatir akan terjadi kelangkaan pupuk karena pada dasarnya stok yang dimiliki Pusri lebih dari cukup. Untuk menjaga agar tidak sampai terjadi kekosongan pupuk di daerah tertentu di Jateng, Pusri juga menerjunkan sejumlah personel yang bertugas melakukan pengawasan stok pupuk di 35 kabupaten/kota, termasuk menggunakan tenaga distributor untuk senantiasa memantau stok pupuk.
Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono mendesak Pemprov Jateng segera melakukan penyelidikan terkait rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani. “Perlu dicek ulang kenapa tidak terserap, apakah memang sudah cukup atau karena pengajuan yang berlebihan, sejak lima tahun terakhir alokasinya pasti di atas 800.000 ton,” ungkapnya.
Sumber : \www.koran-sindo.com
Tidak ada komentar